Aku Nggak Stunting!

Hampir 1 dari 5 anak di indonesia mengalami stunting (SSGI 2024 prevalensi nasional 19,8%). Bukan karena kita kekurangan informasi — penjelasan tentang apa itu stunting, apa penyebabnya, dan bagaimana mencegahnya sudah tersebar luas dan dapat sangat mudah di akses. Namun sayang, informasi yang melimpah tidak menjamin hasil yang memuaskan. Jadi apa yang salah selama ini? Informasi berdatangan silih berganti. Yang kurang adalah aksi — dan aksi yang kurang tidak mungkin karena hal sepele. Ia adalah hasil dari banyak hal seperti akses layanan kesehatan yang tidak merata, kemiskinan, kebijakan pemerintah yang terjebak macet.

Berdasarkan data kementerian kesehatan, provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di indonesia berada di wilayah timur. Nusa tenggara timur (NTT) berada di peringkat pertama sebesar 37% (SSGI 2024). Angka yang diberikan terasa lebih menyakitkan jika kita sadar kalau NTT di kelilingi lautan yang kaya dengan ikan — sumber utama protein tinggi yang seharusnya bisa membantu mencegah stunting. Aneh rasanya jika kita mengetahui fakta bahwa NTT merupakan provinsi dengan produksi ikan tertinggi di indonesia, tetapi tingkat konsumsinya cukup rendah dari yang seharusnya didapatkan.

Masalahnya bukan pada kekayaan alam yang dimiliki, tetapi pada pengetahuan, akses pasar, dan ketimpangan sosial. Ketimpangan bukan hanya soal uang. Tapi bisa lewat banyak hal, seperti siapa yang mendapatkan layanan kesehatan, siapa yang dapat menikmati program pemerintah dan siapa yang tertinggal karena sudah dianggap telah terwakili angka dari data rata-rata nasional.

Para orang tua bisa saja tau bagaimana cara pencegahan stunting, namun tidak semua dari mereka memiliki kondisi yang sama untuk mencegah hal tersebut terjadi. Jika seorang orang tua sudah paham dan tau bagaimana cara pencegahan stunting, tetapi mereka tidak dapat melakukan pencegahan siapa yang disalahkan? Ayah? Ibu? Tempat dimana dia tinggal? Atau malah pemerintah? Jangan salahkan para orang tua karena kondisi mereka bukan sepenuhnya pilihan mereka, masalahnya ada pada sistem yang belum memberikan kesempatan yang sama untuk setiap anak agar terhindar dari stunting.

Tidak semua anak dapat menentukan menu makan mereka di rumah nantinya. Mereka tidak bisa memindahkan rumah yang berada jauh dari puskesmas terdekat. Tidak diperkenankan memilih apakah keluarganya dapat memberikan makanan bergizi. Maka dari itu, pertanyaanya bukan hanya “apakah mereka bisa mencegahnya” tetapi juga “apakah mereka benar-benar mempunyai kesempatan untuk mencegahnya”.

MBG doang emang cukup?

Program yang menuai banyak kontroversi ini justru adalah jawaban awal dari kasus stunting, apalagi kalau bukan Makanan bergizi gratis (MBG). Program ini memberikan makanan bergizi secara cuma-cuma, selain itu MBG juga dapat mengurangi beban yang ditanggung orang tua terkait biaya konsumsi. Tidak hanya itu, program ini juga mencakup kelompok-kelompok tertentu yang daerahnya cukup sulit di jangkau.

MBG tidak secara otomatis mengatasi faktor-faktor lain yang berkaitan dengan stunting. Seperti pengecekan kesehatan. Akses kesehatan di daerah terpencil atau wilayah DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan) di Indonesia masih menghadapi tantangan yang sulit untuk ditaklukan. Sekitar 42,4% masyarakat pedesaan menilai akses ke rumah sakit sulit, sementara 26,8% lainya merasa merasa kesulitan untuk mencapai fasilitas kesehatan tingkat I. hal itu diakibatkan jarak jauh, medan berat, serta kekurangan tenaga medis seperti 55.712 dokter spesialis di 481 kabupaten/kota serta 84.781 dokter umum di 474 kabupaten/kota. Hal ini dapat kita garis bawahi, sebagai pr yang harus lebih ditekankan.

Kita bisa saja mendapatkan makanan bergizi gratis secara berkala dan teratur, tapi tidak dengan pengecekan kesehatan. Kita tidak bisa benar-benar mengetahui bagaimana kondisi fisik kita secara baik jika tidak dengan petugas medis. Kita terlalu fokus terhadap 1 hal sampai lupa dengan faktor penting lainya.

MBG di ganti apa dong?

Kalo gitu apakah program MBG harus di ganti dengan program lain? Jawabannya MBG tetap perlu dilanjutkan. Tapi, program tersebut harus di barengi program pencegahan stunting lainnya. Seperti pemeriksaan kesehatan rutin, penguatan terhadap pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil dan anak-anak, serta tak lupa perhatian khusus terhadap daerah yang aksesnya cukup sulit di jangkau. Kita bisa memberikan pengecekan secara berkala dengan kolaborasi antara program MBG dan puskesmas terdekat. Kolaborasi tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai media edukasi untuk ibu hamil, agar kesadaran bisa terus tumbuh dan pemenuhan gizi bisa disuplai melalui pihak MBG.

Pajak yang kita berikan pertahun adalah salah satu sumber penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai warga negara indonesia. Pada 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun. Dari APBN yang dicantumkan, Rp335 triliun dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, dengan target 82,9 juta penerima, termasuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Kalau kita bandingkan, anggaran yang tertulis di kertas tersebut tertulis setara sekitar 14,2% dari target penerimaan pajak tahun 2026. Angka yang tertulis di atas kertas bukan berarti setiap individu mendapatkan bagian MBG secara langsung, namun lebih merujuk kepada besarnya skala anggaran yang diperuntukkan negara untuk program makanan bergizi gratis. Maka dari itu besarnya anggaran MBG seharusnya bisa di barengi dengan program pendukung lainya, terutama untuk pencegahan stunting. MBG dapat di kolaborasikan dengan puskesmas. Program yang dapat mendukung pencegahan stunting seperti pemeriksaan kesehatan, pemantauan pertumbuhan anak secara rutin dan berkala, serta edukasi untuk ibu hamil.

Untuk terus mendukung program cegah stunting kita tidak bisa berhenti di balita, tetapi kita juga perlu melanjutkan ke tahap selanjutnya yang tak kalah penting. Tumbuh kembang anak juga akan terus bertambah seiring berjalanya waktu. Oleh karena itu terkhusus untuk anak yang masih menginjak bangku sekolah, pengecekan secara berkala cukup penting dan bisa di barengi saat program MBG berjalan. Banyak anak yang harus menempuh jarak ratusan meter bahkan puluhan kilometer hanya untuk bisa datang ke sekolah. Akses ke sekolah yang membutuhkan waktu yang lama bisa menjadi acuan juga kepada puskesmas terdekat. Maka dari itu alangkah baiknya jika ada pemeriksaan rutin dari puskesma yang bisa dijadwalkan sesuai kebutuhan, berbarengan dengan program MBG di laksanakan. 

Langkah tersebut sebenarnya sudah sejalan dengan kebijakan yang selama ini sudah ada. DAU earmark atau dana alokasi umum kesehatan dapat digunakan untuk pelayanan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi, serta dapat membantu operasional puskesmas. Dengan begitu, solusi yang kita butuhkan bukan mengganti program MBG, melainkan mengkolaborasikannya dengan layanan kesehatan yang sudah tersedia.

MBG dapat menyediakan asupan gizi, sementara puskesmas akan membantu memastikan kondisi kondisi penerima. Jadi dengan adanya kolaborasi tersebut, dapat diharapkan pajak yang selama ini kita bayarkan secara rutin kepada pemerintah dapat secara optimal membantu mencegah stunting.

Penopang yang lebih kokoh

In the end, MBG memang sangat membantu dalam pemenuhan gizi, tetapi semua itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah stunting. Oleh karena itu pencegahan stunting bukan hanya tanggung jawab milik orang tua saja. Pemerintah juga ikut andil dalam memastikan layanan kesehatan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Bukan hanya “apakah mereka bisa mencegahnya?” tapi juga “apakah mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk mencegah?”. Stunting bukan hanya soal mengisi perut yang lapar dengan makanan bergizi gratis, tetapi juga apakah mereka mendapatkan layanan kesehatan yang memadai untuk membantu pencegahan stunting.

Jika kita menginginkan negara yang sehat maka kita harus bercermin. Negara yang sehat adalah pemerintahan yang sehat. MERDEKA!

Daftar Pustaka

Badan Gizi Nasional. (2025, 13 Oktober). Tiga kunci keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis: Anggaran, SDM, dan infrastruktur. https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/tiga-kunci-keberhasilan-program-makan-bergizi-gratis-anggaran-sdm-dan-infrastruktur

Badan Pusat Informasi. (2026). Penerimaan pajak 2026, sebesar apa ya? Indonesia Baik. https://indonesiabaik.id/infografis/penerimaan-pajak-2026-sebesar-apa-ya

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, 27 Mei). SSGI 2024: Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%. https://www.kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. (2025, 12 Desember). NTT dan Jawa Barat jadi provinsi prioritas pengentasan stunting. https://www.kemendukbangga.go.id/posts/5cd32273-1304-4f4f-bf3e-58f4913594bd-ntt-dan-jawa-barat-jadi-provinsi-prioritas-pengentasan-stunting

Kompasiana. (2025). Kesenjangan akses pelayanan kesehatan di Indonesia antara perkotaan dan perdesaan. https://www.kompasiana.com/vinandafaradela0467/689e91ceed641517d029e4c2/kesenjangan-akses-pelayanan-kesehatan-di-indonesia-antara-perkotaan-dan-perdesaan

Hutagaol, S. (2026, 14 Agustus). Prabowo soroti Indonesia kekurangan tenaga medis, masih butuh 84.781 dokter umum. Investortrust.id. https://investortrust.id/lifestyle/112927/prabowo-soroti-indonesia-kekurangan-tenaga-medis-masih-butuh-84781-dokter-umum

Simanjuntak, A. K. M. (2026, 18 Agustus). Target penerimaan pajak 2027 naik 12,14%, ini masukan fraksi DPR. DDTC News. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1821738/target-penerimaan-pajak-2027-naik-1214-ini-masukan-fraksi-dpr

#MasyarakatSehatIndinesiaKuat

#LombaKesehatanKomdigi2026

#HUT81RI